Gus Dur: Tap XXV/ MPRS/ 1966 Bertentangan dengan UUD 45
Document :
Selasa, 01 Oktober 2002 00:00
Jakarta, gusdur.net
Tokoh Islam KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyatakan pelarangan terhadap paham Komunisme dan Leninisme justru bertentangan dengan Undang- Undang Dasar 1945.
“Kita harus mengacu kepada UUD 45. Karena UUD 45 memberikan kebebasan berfikir, berorganisasi, berkumpul dan menyatakan pendapat. Ini adalah hal-hal prinsipil yang harus digunakan dalam hidup berbangsa.”
Oleh karena itu, pemerintah harus meninjau kembali peraturan dan UU yang bertentangan dengan UUD 45. “Karena itu saya mengusulkan untuk mencabut TAP MPRS No. 25/MPRS/1966 yang memasung paham Marxsisme dan Leninisme.”
Demikian Gus Dur ketika menjadi salah satu pembicara dalam acara bedah buku biografi dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati dengan judul “Aku Bangga Menjadi Anak PKI” di gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, Selasa (1/10) siang. Tampak pembicara lain, filosofis Franz Magnis Soeseno, eks napol PKI dan rencananya menghadirkan pakar politik dari CSIS, J. Kristiadi.
Menurut Gus Dur keberadaan paham Marxisme dan Leninisme tidak bisa dilarang, karena paham bekerja di otak manusia. “Selama masih dipakai dan difikirkan dia akan berjalan sendiri. Dan yang dapat dilarang itu institusi bukan paham.”
Namun Ia juga mengkritik pihak Partai Komunisme Indonesia (PKI) yang mengkritik paham lain tanpa menawarakan modifikasi sistem. “Jika terus begitu maka PKI akan menjadi indoktriner dan itu bertentangan dengan komunisme itu sendiri.”
Gus Dur menambahkan kekeliruan lain PKI untuk mencapai orientasinya adalah tidak menghargai apa yang dihasilkan pihak lain.
“Itu justru bertentangan dengan teori yang dikemukakan bapaknya komunisme, Vladimir Illich Lenin. Lenin mengatakan agar kaum komunis jangan dihinggapi penyakit kekanak-kanakan kaum kiri atau leftist infantilism disease. Maksudnya semuanya tidak dianggap jika bukan aku (komunis) yang menghasilkan,” jelas Gus Dur.
Minta Maaf
Dalam kesempatan itu Gus Dur mengakui massa Nahdlatul Ulama ikut serta dalam pembunuhan terhadap anggota PKI tahun 1965 hingga 1966. “Karena itu yang dapat saya lakukan adalah tanggung jawab moral. Saya meyakinkan kawan-kawan di NU dulu berbuat salah, maka harus meminta maaf. “
Tapi, kata Gus Dur, minta maafpun mereka belum mau, untuk itu mereka perlu waktu.
“Sebenarnya, massa NU ikut serta dalam pembunuhan itu juga disebabkan kekeliruan yang diciptakan penguasa Orde Baru,” ujar Gus Dur.
0 komentar