Bukti secara politis, dengan lahirnya berbagai ideologi politik aliran yang saat ini kembali ke pusaran arus politik nasional yang mengakibatkan munculnya gerakan sektarian di berbagai daerah yang mengancam keutuhan NKRI. Fanatisme kedaerahan merupakan indikasi nyata sebuah gerakan sektarian yang rentan terhadap terjadinya konflik bernuansa kekerasan antar mayarakat, suku, etnis dan lain-lain. Perpolitikan bangsa ini hanyalah menjadi pertarungan kepentingan antar kelompok yang bermuara pada perebutan posisi kursi kekuasaan semata, sementara kepentingan publik berada di second line. Politik kekuasaan yang menghalalkan segala cara untuk meraih sebuah kepentingan politik kekuasaan, sudah mengakar kuat dalam benak dan otak para politisi.

Dalam bidang pendidikan, angka anak putus sekolah semakin banyak. Pendidikan yang semestinya bisa diakses oleh semua golongan, kini hanya menjadi khayalan belaka. Sebab berbagai kebijakan yang dilahirkan pemerintah justeru mempertegas garis demarkasi antara yang kaya dan yang miskinpendidikan diorientasikan pada kepentingan market dalam pengelolaannya. Pengelolaan sebuah lembaga dirangkai layaknya sebuah perusahaan yang mampu memproduksi agen-agen kapitalisme global. Sehingga terciptanya manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Sisdiknas bukan lagi menjadi target dan pijakan.

Pada bidang hukum, penegakan hukum di Indonesia belum berjalan sesuai dengan harapan. Undang-undang yang menjadi landasan dalam setiap upaya penindakan hukum ternyata masih memberikan celah untuk dimanipulasi kebenarannya. Aparat penegak hukum yang diberikan amanah untuk menegakkan keadilan ternyata masih dikalahkan oleh kekuatan politik tertentu dan kekuatan modal (hukum berdasarkan uang, bukan keadilan).

Krisis dan degradasi multidimensi yang diderita negara ini jika ditelisk lebih jauh bersumber pada kebijakan-kebijakan negara yang kurang sesuai dengan kondosi sosial yang ada dan memberikan peluang kepada pihak asing atau pun dalam negeri untuk kepentingan mereka yang berakibat pada ter(di)kesampingkannya kepentingan bangsa dan negara. Sebagai bagian dari entitas bangsa ini, di mana mahasiswa punya peranan vital untuk bersama-sama mendorong agar terciptanya pemerataan kesejahteraan di negeri ini.