PMII ,makan ,belajar dan berjuang bersama rakyat...!!!

Pertemuan Pasuruan ricuh, 3 pingsan
Monday, 04 June 2007
Demo protes marak — DPR bisa gunakan hak angket
Pertemuan Pasuruan ricuh, 3 pingsan

PASURUAN - Pertemuan antara warga Pasuruan dengan Gubernur Jawa Timur H Imam Utomo, Pangarmatim Laksda TNI Moekhlas Sidik MPA, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Syamsul Mappareppa dan jajaran muspida Pasuruan setempat di pendapa kabupaten, Senin (4/6) siang tadi, berlangsung ricuh. Hingga berita ini diturunkan pukul 11.20 tercatat tiga warga pingsan 1.

Dialog berlangsung panas, setelah seorang perwakilan menyamaikan persoalan dan mereka tidak mau direlokasi seperti disampaikan oleh Pangarmatim yang akan merelokasi seluruh warga. Seperti dilansir Elshinta, warga tetap tidak mau direlokasi dari lokasi sengketa.

Pertemuan terkait dengan kasus penembakan anggota marinir terhadap warga Alas Tlogo, Brati, Pasuruan, serta dimaksudkan untuk penyelesaikan sengketa tanah antara warga dengan TNI AL.

Dalam pada itu warga bersama mahasiswa berteriak-teriak di luar pendapa tempat pertemuan antara pihak terkait dengan perwakilan 11 warga desa yang tanahnya masuk dalam sengketa.

Sementara itu Kepala Desa Alas Tlogo, Imam Siswadi, juga mengungkapkan ada intimidasi dari berbagai macam penjuru terkait persoalan tersebut. Sedangkan 11 kepala desa, hadir menyampaikan aspirasi mereka.

Pesimistis
Warga penghuni di areal Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Grati, Pasuruan, Jatim memang pesimistis, perundingan antara mereka dengan pimpinan TNI AL bisa menghasilkan kompromi, karena kedua belah pihak memiliki pendirian masing-masing.

”Kami tetap menginginkan tanah kami dikembalikan, sedangkan Pangarmatim (Laksda TNI Moekhlas Sidik) tetap menawarkan relokasi, sehingga sulit untuk kompromi,” kata Sahal (30), warga Alas Tlogo sebelum dimulai perundingan, pagi tadi.

Menurut Sahal, satu-satunya penyelesaian atas kasus yang menewaskan empat warga sipil dan beberapa orang luka akibat tembakan anggota Marinir itu, adalah kebijakan dari presiden, karena tanah itu sudah dimasukkan dalam inventaris kekayaan negara (IKN).

Membabi-buta
Kasus penembakan terhadap warga Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur oleh anggota marinir TNI AL yang menyebabkan empat warga tewas dan beberapa lainnya luka-luka merupakan pelanggaran HAM. Demikian kesimpulan sementara dari tim investigasi Komisi I DPR, tim investigasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Komnas HAM, dan Ketua Dewan Pengurus Setara Institute, Hendardi.

Atas peristiwa itu Komisi I DPR akan memangggil Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Slamet Subijanto, Selasa besok (5/6).

Dalam investigasinya, Komisi I yang dikomandoi Yusron Ihza Mahendra menemukan kejanggalan-kejanggalan, misalnya tembakan yang dikatakan TNI AL diarahkan ke tanah sebelum mengarah ke warga. Menurut keterangan yang dihimpun Komisi I, tembakan justru diarahkan ke warga secara membabi buta.

Menurut Yusron, hal itu terbukti dari dari sejumlah tembakan yang justru mengarah secara vertikal ke rumahrumah penduduk dan telah menewaskan warga yang justru tidak terlibat dalam insiden itu.

Bukti lainnya adalah salah satu korban yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Menurut korban, dia kena tembakan saat duduk-duduk di halamn rumahnya. "Jadi apa yang dikatakan oleh TNI AL tidak benar,"katanya. Namun Yusron buru-buru mengatakan bahwa hal itu akan dicek silang cek kepada Panglima TNI.

Kejanggalan lainn ya juga soal lahan seluas 3.600 hektar yang selama ini dikuasai TNI AL yang justru diserahkan pengelolaannya kepada PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI). Menurut Yusron, tidak ada aturan yang membolehkan lahan tersebut digunakan oleh pihak ketiga.

Lebih jauh Yusron mengatakan anggota Marinir yang diterjunkan saat kejadian bukanlah sedang berpatroli sebagaimana dikatakan oleh TNI AL. Keberadaan mereka ditempat kejadian sedang mengawal PT RNI yang tengah memanfaatkan lahan tersebut.

Yusron juga mempertanyakan jika pengelolaan lahan diserahkan kepada pihak ketiga, dana yang diperoleh harusnya masuk pendapatan negara bukan pajak. Selama ini, katanya, TNI tidak pernah menyerahkan dana tersebut. "Kalau ada kerja sama pasti ada dananya. Lalu ke mana dana tersebut," katanya.

Sementara itu hasil investigasi tim pencari fakta PKB yang diketuai Mahfud MD menyimpulkan telah terjadi pelanggaran hukum pertahanan/militer, pertanahan dan pidana. Dalam perstiwa bentrokan antara warga dan marinir, katanya, telah terjadi pelanggaran Ketetapan MPR No VI dan VII/MPR 2000 serta Undang-undang No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Tap MPR tesebut menyebutkan bahwa TNI tidak boleh melakukan tugas keamanan dan hanya polisi yang memiliki wewenang tersebut.

Menurut Mahfud, hasil investigasi itu akan dilaporkan kepada Ketua Dewan Syuro PKB, KH Abdurahman Wahid alis Gus Dur.

Hak angket
Sementara itu Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif mengusulkan, agar DPR menggunakan hak angket berkaitan dengan peristiwa penembakan terhadap warga sipil oleh anggota Marinir TNI AL di Pasuruan, Jawa Timur.

Menurut dia, usulan hak angket tersebut digulirkan karena ada informasi peristiwa penembakan sudah dirancang sebelumnya. Perlu diketahui, sejumlah warga korban penembakan di Desa Alas Tlogo, Pasuruan, Jawa Timur mengatakan insiden penembakan yang terjadi beberapa hari lalu sudah direncanakan sebelumnya.

Lebih dari itu, hak angket tersebut dimaksudkan untuk menyelidiki hubungan TNI dengan PT Rajawali Nusantara. Karena ada dugaan, dalam kasus itu TNI telah menjadi alat atau bagian dari perusahaan swasta tersebut. "Kalau sinyalimen itu benar, ini sangat berbahaya karena tidak sesuai dengan fungsi TNI," kata dia, Minggu (3/6) melalui HP-nya.

Sesuai Pasal 27 UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan DPR, DPR memiliki sejumlah hak, di antaranya adalah hak angket yakni hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan undang-undang.

Zaenal menduga, hubungan antara PT Rajawali dengan Marinir TNI AL tidak sekadar hubungan biasa, tetapi menjadi kebijakan pemerintah. "Bukan tidak mungkin karena keterbatasan anggaran untuk kesejahteraan anggota atau operasional sebuah kesatuan misalnya, pemerintah membuat kebijakan memperbolehkan kesatuan TNI bekerja untuk swasta," ujar politisi asal Solo ini.

Demo
Aksi demo mahasiswa yang menyoroti penembakan marinir terhadap warga Alas Tlogo, Brati, Pasuruan terus berlangsung di berbagai tempat. Sebagai contoh setelah Sabtu lalu puluhan mahasiswa Unsoed Purwokerto melakukan demo, giliran sekitar seratusan aktivis mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Salatiga, Senin (4/6) pagi tadi, melakukan aksi serupa. Aksi yang dipimpin koordinator lapangan, Khoirul Huda, berangkat dari kampus STAIN Salatiga kemudian bergerak menuju Polres, Jalan Kartini lalu ke Jalan Diponegoro. Mereka berhenti di depan Markas Komando Korem 073/Makutarama untuk melakukan orasi memprotes aksi brutal yang dilakukan oleh oknum marinir terhadap warga sipil di Pasuruan.

"Usut tuntas dalang penembakan warga sipil, TNI tidak bersahabat dengan masyarakat dan melakukan kekerasan menggunakan senjata api," kata Khoirul Huda, aktivis mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Salatiga.

Setelah dari Korem, mahasiswa bergerak menuju bundaran tugu Kota Tamansari. Di tempat ini mereka membagikan selebaran sambil membentangkan poster, yang nadanya memprotes kekerasan TNI AL terhadap warga sipil. "Sudah banyak korban warga sipil berjatuhan akibat tindakan anggota TNI, hentikan kekerasan, tindak tegas pelaku penembakan," teriak salah satu aktivis.

Setelah dari bundaran tugu, mahasiswa bergerak lagi dengan pengawalan petugas Polres dan jajaran lain menuju Jalan Jenderal Sudirman, melintas di Pasar Raya I dan II, Jalan Letjend Sukowati dan berhenti di gedung DPRD setempat.

Di gedung wakil rakyat, mereka juga melakukan orasi. Saat diterima sejumlah anggota DPRD, mahasiswa meminta DPRD setempat ikut mendesak pada pihak berwajib untuk mengusut sampai tuntas kasus penembakan warga sipil di pasuruan.

Menanggapi aksi mahasiswa itu, Wakil Ketua DPRD Salatiga Drs Kasmun Saparaus M Si mengatakan, aspirasi mahasiswa akan disampaikan ke pusat (Mabes TNI AD) agar melakukan tindakan nyata terhadap pelaku penembakan di Pasuruan Jatim. "Saya juga ikut prehatin atas terjadinya tragedi berdarah itu, TNI mestinya bisa mengendalikan diri, saat berhadapan dengan warga sipil, TNI hendaknya melindungi dan mengayomi rakyat," papar Kasmun.

Di Purwokerto
Sementara itu aksi pengutukan terhadap tindakan anggota marinir TNI Angkatan Laut yang telah menembaki warga sipil terus berlanjut. Di Purwokerto, Sabtu lalu, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (MPO), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, menggelar aksi di depan patung Jenderal Soedirman.

Dalam aksinya, mahasiswa menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan ketidakberdayaan rakyat menghadapi tindakan brutal TNI. Sejumlah mahasiswa yang memerankan sebagai TNI dengan angkuhnya memanggul "senjata " kemudian "menembaki" rakyat. Rakyat yang tidak bersenjata hanya bisa berteriak-teriak sambil berlarian menghindari peluru.

Dalam orasinya mahasiswa menuntut agar oknum TNI yang melakukan penembakan dibawa ke pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Mahasiswa juga menuntut agar Kepala Staf TNI AL dan Panglima TNI mundur dari jabatannya, karena mereka dianggap juga ikut bertanggung jawab atas tragedi berdarah di Alas Tlogo, Grati, Pasuruan tersebut. ary/K-21/K-13/hef-Ct

Category :